Sekadau Kalbar, iknborneo.com - Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), Paulus Subarno, Menghadiri sekaligus memaparkan Materi dalam Seminar Hari Studi Dies Natalis ke-4 dengan tema "Bertemunya Intelektual Kampus dan Intelektual Kampung", Bertempat di Aula Institut Teknologi Keling Kumang Sekadau. Selasa, (6/8/2024).
Pauluz Subarno Hadiri Seminar Hari Studi Dies Natalis ke-4 dengan tema "Bertemunya Intelektual Kampus dan Intelektual Kampung". (Foto:wn)
Dalam paparannya Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Fraksi Hanura, Paulus Subarno membawakan materi berjudul Literasi Politik Masyarakat Adat dan dalam kesempatan tersebut Paulus Subarno mengatakan, Literasi politik merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik dan isu-isu Politik. Suatu pengetahuan dan pemahaman yang memungkinkan setiap warga negara dapat secara efektif melaksanakan perannya (berpartisipasi) sebagai warga negara. Hal ini dimaksudkan sejauh mana seorang individu warga negara memberi perhatian dan memahami isu-isu politik.
"Beberapa Indikatornya yaitu, Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat literasi politik warga negara, seperti Pengetahuan warganegara tentang hak dan kewajiban politiknya sebagai warganegara, Pemahaman warganegara tentang jaminan hak politik dan penegakannya, dan Sikap dan prilaku warganegara dalam partisipasi politik, Literasi politik dipersamakan dengan sosialisasi politik, dan keduanya sering dipertukarkan, Gejala ini bagi warga menimbulkan kehilangan konteks, internalisasi yang terjadi sebenarnya hanya pada tingkat sosialisasi, Jadi pembangunan literasi politik belum ada." Ungkapnya.
Paulus Subarno juga mengatakan, Kontestasi Pemilu tidak berdampak signifikan terhadap kepentingan masyarakat adat, masyarakat adat tidak direpresentasikan oleh partai maupun kandidat di Parlemen baik secara simbolik maupun substantif, partisipasi politik masyarakat adat dalam pemilu legislatif tidak memiliki implikasi terhadap representasi politik, Kepentingan masyarakat adat tidak terakomodasi oleh representasi formal melalui pintu pemilihan baik oleh partai maupun calon kandidat, Partisipasi politik dalam pemilu seringkali dipandang hanya berkaitan dengan teknis penyelenggaraan kepemiluan, Kandidat mengunjungi masyarakat adat untuk mencoba merebut simpati pemilih, Setelah pemilu usai, partai atau kandidat menghilang tanpa jejak, Demokrasi representatif, partai atau anggota legislatif dituntut untuk menjalankan ide representasi yang mengedepankan kepentingan konstituen.
"Dan tantangan literasi politik bagi masyarakat adat ini berkaitan dengan aspek teknoratis perancang program atau kegiatan. Sebagai proyek jangka panjang, upaya membangun literasi politik masyarakat adat memerlukan kebijakan, program/kegiatan dengan rute jalan yang jelas," ujarnya.
"Serta urgensi literasi politik masyarakat adat seperti, sinisme terhadap politik, kelelahan partisipasi, hingga keterputusan masyarakat adat dari politik dan yang kedua adalah tanpa literasiyang cukup mengenai praktik Pemerintahan sehari-hari dan pembuatan kebijakan meningkatkan resiko menjauhnya politik dari masyarakat adat, " Sambungnya.
"Nah upaya kita dalam meningkatkan literasi politik masyarakat adat yakni dengan Sosialisasi politik bagi masyarakat adat, Pengertian sosialisasi di sini bukanlah proses instan mendengarkan penjelasan dalam workshop ataupun training, kemudian Pelibatan partisipasi masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemilu dengan menjadikan komunitas adat (lembaga adat, tokoh adat, masyarakat adat secara luas) sebagai mitra penting KPU dan Bawaslu serta Pemerintah perlu menyiapkan program literasi politik yang secara sistemik dapat mendorong peningkatan pemahaman masyarakat adat tentang politik yang bersinergi dengan pemahaman tentang kewarganegaraan secara utuh," pungkasnya. (wn)
